Bedah Kelangkaan Bawang

Setelah mafia bawang berhasil tahan supply ke pasar dan akibatkan harga naik, sekarang mereka paksa pemerintah loloskan impor ilegal. Setiap kebijakan swasembada pangan, gangguan utama menteri2 terkait adl mafia impor pangan. 

Mereka bisa mainkan supply & harga Sebagai pedagang, mafia impor pangan maunya kuota sebesar-besarnya. Bahkan mereka juga pakai tangan negara pengekspor untuk pressure. Jika tunduk pada mafia impor pangan, pihak pertama yang dirugikan adalah petani yang sudah lama termiskinkan secara struktural
 

Dilepasnya kran impor pangan memang bisa untungkan konsumen juga karena harga bisa tertekan lebih murah. Petani lokal menderita. Mafia impor biasanya bermain saat siklus tanam & panen petani lokal terkendala musim. Sementara cadangan nasional tak terpenuhi.

Swasembada pangan butuh 2 hal : kebijakan afirmatif dan protektif. Musuhnya adalah rezim pasar bebas. Diperlukan ketegasan. Rezim Soeharto berhasil dalam kebijakan afirmatif & protektif. Tapi diikuti politik batasan harga tertinggi untuk jaga konsumen.

Politik batasan harga tertinggi membuat nasib petani tidak juga diuntungkan, meski ditopang oleh subsidi sektor pertanian. Swasembada pangan juga butuh integrasi kebijakan dan program. Pencetakan sawah baru misalnya jd wewenang dan tugas menteri PU.

Revitalisasi infrastruktur irigasi untuk atasi musim kemarau juga wewenang dan tugas menteri PU. Ini sbg satu contoh. Saat cadangan pangan nasional turun, kebijakan kran impor jadi wewenang dan tugas menteri perdagangan.

Untuk memastikan kelancaran distribusi pasokan ke pasar, terkait dengan urusan infrastruktur perhubungan dan transportasi. Saat terjadi fluktuasi supply dan harga, ada fungsi dan peran BULOG yang bisa lakukan operasi pasar krn mereka yg simpan stok.

Jadi swasembada pangan adl tgjwb negara bukan hanya 1-2 kementrian teknis. Ada Menko ada Presiden disitu. Dihilirnya, kebijakan swasembada pangan juga harus diamankan dengan penegakan hukum. Ini domain Polri. Yang nakal jangan dibiarkan.

Kebijakan swasembada pangan terpulang juga pada konsep tata-ruang & peruntukan lahan. Ini Urusan Pemda. Semenatara problem klasik adalah Pemda2 sdh jd raja2 kecil dlm kelola tata-ruang dan peruntukan lahan. Faktanya lahan makin sempit.

Masyarakat petani yang terus termiskinkan picu urbanisasi berkelanjutan. Lahan pertanian berganti fungsi, orangnya pun makin habis. Sejak periode lalu, Pres SBY pernah canangkan landreform 2 juta ha tuk lahan pertanian, realisasinya? Ah cuma mimpi.

Jadi selain bawang, msh banyak komoditi pangan lain yang bisa dimainkan sebagai isu untuk beragam kepentingan. Masyarakat baik konsumen maupun petani, banyak tak tahu apa soal besar di baliknya. Unsur-unsur Pemerintah hanya saling menyalahkan.

Saat bicara kebijakan makro tuk temukan solusi tuntas, sering kita terjebak berkutat pada kasus di level mikro. Useless!

-  @MahfudSiddiq